KPK diminta membongkar hingga tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kader dan petinggi Partai Golkar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah melanggar Undang-Undang (UU) tentang perlindungan saksi dan korban.

Dikatakan Sugiharto, total pemberian kepada Miryam sebesar 1,2 juta dollar AS.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menebar informasi hoax atau bohong.

Penyidik KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto dan politikus Golkar Markus Nari sebagai tersangka.

Kenaikan angka itu, kata Menteri Sri Mulyani, akan dievaluasi setiap tahun. Menurutnya, dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan untuk mencegah terjadinya korupsi.

KPK akan  berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi pemberian SKL BLBI kepada BDNI, milik Sjamsul Nursalim.

KPK dinilai telah melakukan tindak kejahatan korupsi. Hal itu terkait barang sitaan dari para koruptor yang tidak dilaporkan ke Rupbasan.

Partai Demokrat memastikan tidak mau mencampuri urusan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulyana mengakui adanya permintaan agar perusahaannya menjadi perusahaan pendamping PT DGI.