Kita apresiasi, support dan mendukung langkah pemerintah yang sudah menggulirkan program vaksin booster kedua. Saya kira berikutnya kepada masyarakat kita yang belum divaksin maupun yang belum di booster, ayo selamatkan diri, perkuat diri dengan menambah daya tahan tubuh kita melalui vaksin Booster.
Sumariyandono tak memungkiri jika insan pers itu dalam mencari berita tidak mudah, apalagi dalam publikasi juga dituntut untuk profesional dan aktual. Namun dia juga meminta agar para insan pers mengabarkan hal tersebut dengan sesuai fakta terutama dengan seputar kinerja parlemen.
Fraksi Demokrat masih komit pada Prolegnas RUU Prioritas yang ditetapkan sebelumnya.
Ya saya rasa mekanisme soal pemberhentian Hakim MK sudah melalui mekanisme di DPR seperti kita tahu bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan dan juga yang kemudian diberhentikan itu hakim dari usulan DPR RI.
Yang sangat penting yakni pemerintah harus segera membuat peta data kerusakan wilayah dan juga data-data bantuan yang dibutuhkan para korban sehingga masyarakat yang ingin membantu bisa memberikan dengan cepat serta dan tepat sasaran.
Saya merasa sangat terhormat untuk dapat bertemu dengan Yang Mulia, Raja Norodom Sihamoni, yang merupakan simbol persatuan nasional, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Kamboja.
Gde Sumarjaya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia
Saya kira gerak Pemerintah sudah cukup baik, artinya Presiden sudah perintahkan semua pembantunya untuk segera menangani masalah bencana yang akhir-akhir ini bersamaan di beberapa daerah seperti kondisi bencana gempa di Cianjur sekarang ini.
Indonesia siap melanjutkan agenda AIPA 2022 di bawah kepemimpinan Kamboja. Agenda Indonesia untuk AIPA pada tahun 2023 akan menjadi agenda yang ambisius, inklusif, dan berorientasi pada aksi.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menambah sejumlah ayat pada Pasal 240 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, beleid itu mengatur tentang pasal penghinaan pemerintah.