Fraksi NasDem di DPR mendukung Komisi III DPR untuk menggelar rapat gabungan dengan tiga institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung, Polri, dan Dirjen Imigrasi terkait kasus buronan Djoko Tjandra.

Tindakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang tidak menandatangani surat izin Komisi III DPR untuk menggelar rapat gabungan dengan aparat penegak hukum terkait kasus buronan Djoko Tjandra dinilai konyol alias tidak masuk akal.

Fraksi PKS mendukung Komisi III DPR untuk segera menggelar rapat gabungan dengan tiga institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Polri, dan Dirjen Imigrasi terkait kasus buronan Djoko Tjandra.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas upaya satuan jajaran Komando Resor Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf atas upaya keterlibatan dalam program ketahanan pangan dengan keterbatasan anggaran.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan industri pertahanan nasional, mengingat pentingnya industri pertahanan di dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Ade Yasin menuturkan bahwa Kabupaten Bogor saat ini dalam fase PSBB Pra AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru).

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor dan disambut  oleh Bupati Bogor Ade Yasin yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid1-9 Kabupaten Bogor

Komisi III DPR belum mendapat kepastian soal rencana rapat gabungan dengan aparat penegak hukum terkait kasus buronan Djoko Tjandra. Sebab, surat izin rapat gabungan itu masih tertahan di meja Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin.

Komisi VI DPR RI menyetujui rencana Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 151,10 triliun dan untuk disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.