Pandemi Covid-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat baru saja melandai. Keberadaan isu ini justru akan membuat mereka pulih lebih lambat dan bangkit semakin berat.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratutan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Mahfud menambahkan pengesahan RUU KUHP akan berproses di DPR RI. Nantinya, dalam pengesahan itu dilakukan bersama pemerintah pusat.

Namanya kolonel itu pangkat di dalam kemiliteran, ya toh. Dewan Kolonel yang ada di Senayan itu kan pasti gojegan. Ya gojegan itu bahan tawaan, bahan canda-candaan. Guyonan.

Terakhir ini mencuat isu lagi, mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA dan menggantinya dengan 900 VA.

Puan memuji keindahan waduk yang bermanfaat sebagai penyedia irigasi, PLTA, hingga wisata tersebut.

Secara umum keuntungan bagi masyarakat dalam penggunaan kompor induksi adalah efisiensi dan keamanan yang lebih baik, dibandingkan dengan penggunaan kompor LPG, yang kadang muncul kasus kebocoran gas atau kebakaran.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, ketahanan pangan akan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti, kata Puan, dengan pembangunan MRMP yang dilakukan oleh Bulog saat ini di sejumlah daerah.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan dua nama calon pimpinan KPK yakni, Johanis Tanak dan I Nyoman Wara. 

Saya pikir SE mendagri tesebut memang perlu kita kaji di komisi teknis, Komisi II apakah kemudian itu ada pelanggaran atau tidak.