Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

BPS merilis bahwa Produk Domestik Bruto nasional di triwulan II 2020 mengalami kontraksi hingga minus 5,32%. Hasil itu disebut sebagai dampak dari berbagai variabel perubahan akibat Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Jokowi agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Covid-19 di tanah air.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar meminta agar vaksin Covid-19 yang rencananya diproduksi PT Bio Farma itu diberi secara gratis kepada masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses usai.

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mendorong pemberdayaan produk-produk domestik guna menekan impor di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan publik untuk semakin waspada terhadap penyebaran virus Covid-19.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemberitaan tentang penggunaan dana BOS yang dialihkan untuk pembiayaan kuota internet bagi peserta didik dan guru.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran RUU PDP untuk mengantisipasi perubahan dan pesatnya perkembangan TI dalam rangka melindungi privasi data masyarakat.