Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kaitan dengan program PEN.

Kementerian Keuangan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Capaian ini diraih Kemenkeu sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat posisi MK dalam mengawal konstitusi di tanah air.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat memperkuat dalam mengawal konstitusi.

Gus Menteri mendapat apresiasi dari anggota Komisi V menyusul signifikan daya serap anggaran tahun 2020 yang mencapai 55 persen

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta menangani kasus DjokoT jandra dan Pinangki Sirna Malasari (PSM).

Sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemberantasan Korups (KPK) Firli Bahuri oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK) ditunda hingga Jumat (4/9).

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf mengatakan, pembinaan para atlet nasional dalam konteks prestasi olahraga masih tidak maksimal.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatarongan akan menunda persidangan lanjutan terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri.