Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tirani dalam penegakkan hukum di tanah air.

Sistem penegakkan hukum di tanah air membuat tatanan negara menjadi amatiran. Hal itu dinilai akibat ulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap merasa paling menonjol dari aparat penegak hukum lainnya.

Sudah sembilan kali dipanggil KPK, baru kali ini Novanto berlindung atas izin presiden.

Penindakan korupsi harus dilakukan melibatkan seluruh masyarakat, seperti amanat sila ketiga Pancasila.

Majelis hakim menilai Miryam telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.‎

Ini merupakan panggilan ketiga Novanto sebagai saksi kasus korupsi e-KTP. Pada dua panggilan sebelumnya, Novanto mangkir, dengan alasan sedang tugas.

JK tak mau ambil pusing mengenai hal tersebut. Terlepas benar tidaknya sangkaan dugaan korupsi itu, kata JK, nanti lembaga antikorupsi yang membuktikannya.

Partai Golkar tidak peduli dengan status tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Partai Golkar meminta publik menghargai asas praduga tidak bersalah terhadap Setya Novanto. Hal itu terkait penetapan tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh KPK.

KPK resmi kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lalu bagaimana dengan kinerja pimpinan DPR?