Pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia.

Kalangan dewan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memiliki bank data yang menyimpan profil (profilling) lengkap para hakim yang akan menjadi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) RI. 

Petani bagaimana pun dipaksa untuk menanam kedelai tanpa adanya jaminan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang jelas tidak akan melirik tanaman subtropis tersebut.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan Komisi Yudisial (KY) soal telaah mengenai kebutuhan hakim agung di MA, terkait kualitas dan kuantitas-nya.

Kalangan dewan meminta Komisi Yudisial (KY) meningkatkan kualitas dalam proses seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc.

DPR mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada petani menyusul pemangkasan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 6,33 triliun.

Partai Gerindra meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak membuat spekulasi terkait adanya dugaan aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening Front Pembela Islam (FPI).

Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid meminta mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait penemuan aliran dana dari luar negeri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke rekening Front Pembela Islam (FPI).