Komisi III DPR RI sangat berhati-hati dan tidak akan main-main dalam memilih calon hakim. Tujuannya, agar keadilan tidak dipermainkan dan negara tidak dirugikan karena putusan hakim yang tidak adil.

Kalangan dewan mengkritik kebijakan pemerintah yang secara resmi akan mulai menaikkan cukai rokok atau Cukai Hasil Tembakau mulai 1 Februari 2021 mendatang. Aturan tersebut akan mematok tambahan cukai sebesar 12,5 persen. 

Ini bukan kasus pertama. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebelumnya banyak terjadi kasus intoleransi di satuan pendidikan, akibat peraturan yang cenderung melanggar kebebasan hak asasi manusia (HAM).

Komisi III DPR RI menghentikan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Hakim Agung, Triyono Martanto. Makalah yang digunakan Triyono dalam uji kepatutan tersebut diduga hasil plagiat.

Ali mengatakan ketidakhadiran Anggota Komisi II DPR dari PDIP itu lantaran surat panggilan dari KPK belum diterimanya.

Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar melakukan pengawasan yang optimal terhadap adanya potensi penyelundupan benih lobster yang diindikasi masih terus terjadi.

Diperlukan desain lembaga pengawas yang independen untuk menjamin perlindungan data pribadi.

Rencana pembentukan pengamanan Pam Swakarsa oleh Polri menuai kritik dari kalangan dewan.

Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos di Kementerian Sosial, Adi Wahyono.

Hampir seluruh fraksi di DPR RI tidak sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2024 mendatang. Mayoritas fraksi maunya pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.