LRT Terintegrasi di Jabodebek ini merupakan wujud kepedulian Presiden, Pemerintah, termasuk BUMN terhadap isu-isu kemacetan dan polusi

Dalam sambutannya saat peresmian, Presiden menyampaikan harapan agar keberadaan LRT dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Saya yakin Tim TMC BRIN, yang sebelumnya BPPT, bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Selama ini Tim TMC BRIN diakui andal dalam merekayasa hujan buatan.

Karena pasti ada dampaknya apabila kebijakan ini diberlakukan. Seperti dampak psikososial pada anak, mengingat PJJ dapat mengisolasi anak-anak dari lingkungan sosial di sekolah yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka.

Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara.

Kebijakan WFH diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara

Politikus PDIP ini menjelaskan bahwa panja akan terlebih dahulu disepakati bersama perwakilan pemerintah. Setelah disepakati, panja akan langsung bekerja setelah dibentuk.

Masalah polusi udara sudah darurat dan harus cepat diatasi karena berdampak pada kesehatan masyarakat. Termasuk dengan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembakaran sampah ilegal yang menjadi salah satu penyumbang polusi udara.

Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.

Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak Pemerintah. Jangan juga Menko Marves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait.