Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, dengan dihapusnya NISN maka data siswa akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Program pengiriman buku gratis akhrinya kembali bergulir. Setelah sempat terhenti pada November tahun lalu, kini program yang bermitra dengan PT Pos Indonesia (Persero) tersebut diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Hal tersebut disampaikan saat Mendikbud menerima Duta Besar Indonesia untuk Polandia Siti Nugraha Maulidiah, yang baru dilantik pada awal Januari 2019 lalu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan sistem kuota berdasarkan akreditasi sekolah, dalam penerimaan mahasiswa baru jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dihapus.
Seperti diketahui, Malaysia melarang anak-anak pekerja asing untuk mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Kebangsaan Malaysia. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif terakhir dengan biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi para WNI.
Ke depan, tidak ada lagi akreditasi A, B, atau C, melainkan dibagi menjadi dua kategori yakni terakreditasi (accredited) dan tidak terakreditasi (non-accredited).
Muhadjir mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran total Rp54 triliun. Namun yang disetujui hanya Rp35 triliun
Muhadjir malah mengimbau kepada para guru agar melakukan introspeksi, dengan tujuan tampil berwibawa di depan peserta didik.
Karena itu, dia mengklaim sistem zonasi yang sedang digalakkan ke seluruh daerah di Indonesia, sebagai jembatan untuk mengoptimalkan program wajar tersebut.
Muhadjir Effendy mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, perihal penerapan sistem zonasi di madrasah