Kami sepakat Prolegnas prioritas 2025 yang besok akan disetujui bersama pada pembahasan tingkat 2 akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026.

Ya sampai sekarang kan makanya Undang-Undang Pori kita tetap masukkan. Bahkan 2025 dan 2026.

Zulhas pun meminta kepada kopdes di seluruh Indonesia untuk dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha

KPK mengungkap modus pengaturan jangka waktu bayar pelunasan yang dibuat mepet bagi para calon jemaah haji khusus yang telah mengantre sebelum 2024.

Tidak boleh ada pembahasan yang tertutup. Semua harus bisa diakses publik.

Karena kita kan nanti mau mengusulkan yang Prolegnas 2026, sekaligus. Waktunya kita sudah terbatas ya, 32 hari kerja.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menegaskan pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk ke 2025.

Dalam rangka tugas untuk kepentingan publik, KY dapat mencetak hakim Mahkamah Agung yang bukan berangkat dari endorse, yang bukan berangkat dari keinginan-keinginan hakim pribadi, tapi berangkat dari seleksi, seleksi yang dilakukan KY sendiri.

Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar.