Salah satunya dengan memobilisasi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pusat hingga daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini.

Reforma agraria sudah menjadi urgensi untuk menjamin kepastian hukum dalam status, kepemilikan dan hak-hak atas tanah, serta menyelesaikan berbagai persoalan sengketa tanah di lapangan.

Demikian juga lahan 260 hektare di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia yang menjadi konflik antara masyarakat dengan TNI AU telah ada titik terang penyelesaiannya.

Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.

 Beban penerbitan SHM di lokasi transmigrasi saat ini mencapai 368.545 bidang

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Fraksi PKB DPR mendesak  Kementerian Agraria dan  Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang.