Ketimpangan agraria yang menjadi salah satu penyebab konflik juga menjadi pembicaraan dua tokoh nasional tersebut. Keduanya bersepakat untuk membangun kerja sama mendorong implementasi reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai janji Presiden Jokowi warga yang mendapat haknya berjumlah 600 KK, sedangkan Djalil hanya menyebut 96 KK saja.

Kelompok petani tersebut menginginkan Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah menggantung hampir setahun itu.

Kadin Indonesia menyampaikan sejumlah persoalan penataan ruang dalam perspektif dunia usaha kepada Menteri Agraria Sofyan Djalil.