Komnas HAM mendapat banyak aduan terkait agraria dan sumber daya alam (SDA) yang berhubungan dengan prioritas Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Reforma Agraria akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, keseriusan dalam melakukan sertifikasi lahan adalah hal yang telah ditunggu-tunggu transmigran sejak lama.

Pemberian sertifikat tanah dalam reforma agraria tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pemerataan dan mewujudkan kesempatan bagi masyarakat agar dapat melakukan aktivitas ekonomi di tanah yang telah diberikan sertifikat tersebut.

Presiden Jokowi terus berupaya mengejar target penerbitan sertifikat tanah sebagai upaya pelaksanaan program reforma agraria di tanah air dikarenakan banyaknya sengketa lahan lantaran tidak adanya sertifikat.

Pendekatan keamanan dan penggunaan kekerasan bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang menghendaki penyelesaian konflik agraria.

Presiden Jokowi terus berupaya mengejar target penerbitan sertifikat tanah sebagai upaya pelaksanaan program reforma agraria.

Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut dapat dipandang sebagai sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria.

indakan pemerintah dinilai telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital dan akhirnya jadi dianggap lelucon. Hal itu menanggapi penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria.

Idham Arsyad menyebut kedaulatan dan kemandirian petani merupakan salah satu pra syarat utama kemajuan bangsa.

Program Reforma Agraria menjadi agenda strategis pemerintahan Jokowi yang menjadi harapan bagi petani miskin dan buruh tani