Saya mengimbau dan mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa, digiatkan kembali relawan desa lawan covid-19 yang sudah terbentuk yang sempat vakum.

Pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut.

Wakil Ketua MPR Prof Dr Ir Fadel Muhammad menekankan pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebisa mungkin Indonesia tetap menjadi negara yang utuh, tidak ada lagi daerah yang lepas atau memisahkan diri dari NKRI.

HNW sapaan akrab Hidayat menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80% penduduk. Namun kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81%.

MPR saat ini sedang melakukan kajian dan pendalaman serta menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang direncanakan sebagai pengganti GBHN.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) agar segera membentuk tim relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.

 hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker di seluruh Provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk Provinsi Gorontalo.

Bahwa dalam masa-masa tersulitnya, Rahmat Shah tidak kehilangan kendali dan akal sehat, untuk tetap teguh pendirian.