Politik identitas diprediksi akan mewarnai Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 mendatang. Isu politik identitas tersebut akan mengancam runtuhnya demokrasi di tanah air.

Dari Istana Kepresidenan, mereka juga mendatangi Dewan Pengurus Nasional Relawan Perjungan Demokrasi (DPN Repdem).

Kendati dianggap sebagai model pemerintahan terbaik, demokrasi tetap menyimpan noda hitam yang tak bisa disembunyikan dari sejarah.

Presiden Jokowi belum menandatangi UU MD3 yang baru disahkan DPR. Alasannya, Jokowi tidak ingin ada penurunan terhadap kualitas demokrasi di tanah air.

Ditegaskan Febri, dibutuhkan peran semua institusi yang terkait, termasuk Kemendagri,‎ agar proses demokrasi di Indonesia berjalan secara bersih.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai tokoh muda yang ikut berjasa dalam perjuangan menegakkan demokrasi di tanah air.

Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) berpotensi rusak sistem demokrasi di tanah air.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengimbau semua elemen masyarakat menjadikan pesta demokrasi di tahun politik 2018 dan 2019, sebagai pesta rakyat yang menggembirakan dan menyenangkan.

Melalui elemen-elemen organisasi Islam seperti Dewan Dakwah dan lainnya, umat Islam harus buktikan bahwa Islam dan demokrasi seiring sejalan

Sebagai kepala militer Mesir, Sisi menjadi presiden pada 2013 setelah menyingkirkan Mohamed Morsi, Ikhwanul Muslimin, dalam sebuah kudeta.