Pilpres 2019 diharapkan dapat memberi rasa aman dan damai bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebab, proses demokrasi harus memberi ruang damai kepada publik.

Selain mengancam tenun kebangsaan, lanjut Bachtiar, berita hoaks juga berpeluang memperuncing konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Padahal perbedaan aspirasi politik dalam Pilpres 2019, merupakan bagian dari proses demokrasi.

Menurut Muhaimin alias Cak Imin, pemilihan presiden hanyalah ajang lima tahun sekali, sehingga amat disayangkan jika pesta demokrasi tersebut menjadi penyebab keretakan hubungan.

Rusia bekerja keras untuk merusak demokrasi AS dan mengganggu hubungan Washington dengan sekutunya.

Penganiayaan terhadap salah satu juru kampanye nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet dinilai sebagai ancaman serius bagi negara demokrasi.

Wajah dan arah demokrasi Indonesia akan sangat terlihat jelas pasca pilpres 2019 nanti

Sejumlah elite politik yang memakai isu agama dan radikal dalam pesta demokrasi dinilai orang bodoh dan tidak kreatif dalam menghadapi situasi politik.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dinilai telah keliru dalam memimpin partai. Dimana, sikap kepemimpinan Sohibul yang dianggap otoriter telah keliru dalam demokrasi dan secara agama.

Ada lima front utama demokrasi yang "diserang", di antaranya aturan hukum, legitimasi pemilihan umum, perang kebenaran dan alasan, praktik korupsi, dan kesatuan nasional.

Pilpres adalah pesta demokrasi yang biasa. Rakyat benar-benar berdaulat dan menggunakan kedaulatannya dengan memilih secara langsung. Karena itu, jika terjadi gesekan di bawah adalah karena ada yang memprovokasi.