Kemesraan yang ditunjukkan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang diinisiasi atlet Pencak Silat Hanifan Yudani Kusumah, dalam pertandingan Asian Games 2018 menunjukkan sistem demokrasi yang baik.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kaum muda turut terlibat aktif memperkuat kemajuan demokrasi Indonesia. Jangan sampai demokrasi di Indonesia berjalan ditempat, karena tidak adanya partisipasi publik dari kaum muda dalam setiap proses politik.

Dalam kunjungannya HNW mengucapkan selamat kepada rakyat Malaysia yang sudah menunjukkan kepada dunia bahwa negara mayoritas Muslim juga bisa menjalankan demokrasi yang berkwalitas, yang menghantarkan terjadinya peralihan kekuasaan secara konstitusional secara aman dan damai

Disertasi yang berjudul ‘Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional’ itu diuji secara terbuka pada 7 Agustus 2018 di Kampus Universitas Jayabaya, Pulomas, Jakarta

Perjalanan demokrasi Indonesia dari rezim orde lama hingga reformasi terus mengalami dinamikanya. Pascareformasi, secara bersama-sama pemerintah dan partai politik berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan negara yang mampu melaksanakan pembangunan ekonomi di tengah persaingan global yang ketat

dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai dimensi penting untuk dicermati dengan seksama. Upaya penguatan demokrasi terasa semakin berkualitas seiring dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan dalam rangka menjamin keamanan demokrasi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal itu terkait aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) untuk bersedia mengundurkan diri.