Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan dalam rangka menjamin keamanan demokrasi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal itu terkait aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) untuk bersedia mengundurkan diri.

Wakil Ketua MPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan jangan sampai ada tindakan yang bisa mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

"Saya kira seorang jendral Iriawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya, kalau bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi," ujar SBY.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Ma`ruf Cahyono mengatakan lembaga ini terus mengembangkan demokrasi dan mengawal kedaulatan rakya

Cara-cara pemerintah dengan mengawasi kampus dan dosen dianggap mencederai demokrasi dan merusak upaya membangun penguatan masyarakat sipil.

Memandang Pilkada sebagai pesta demokrasi yang tenang, damai dan aman adalah impian semua rakyat Indonesia dan dunia.

Partai Demokrat menilai elite PDI Perjuangan (PDIP) telah melukai dan menciderai demokrasi di tanah air.

Setelah 20 tahun dilewati, bangsa ini sekarang menikmati kebebasan demokrasi.