Disertasi yang berjudul ‘Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional’ itu diuji secara terbuka pada 7 Agustus 2018 di Kampus Universitas Jayabaya, Pulomas, Jakarta

Perjalanan demokrasi Indonesia dari rezim orde lama hingga reformasi terus mengalami dinamikanya. Pascareformasi, secara bersama-sama pemerintah dan partai politik berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan negara yang mampu melaksanakan pembangunan ekonomi di tengah persaingan global yang ketat

dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai dimensi penting untuk dicermati dengan seksama. Upaya penguatan demokrasi terasa semakin berkualitas seiring dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan dalam rangka menjamin keamanan demokrasi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal itu terkait aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) untuk bersedia mengundurkan diri.

Wakil Ketua MPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan jangan sampai ada tindakan yang bisa mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.

"Saya kira seorang jendral Iriawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya, kalau bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi," ujar SBY.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Ma`ruf Cahyono mengatakan lembaga ini terus mengembangkan demokrasi dan mengawal kedaulatan rakya

Cara-cara pemerintah dengan mengawasi kampus dan dosen dianggap mencederai demokrasi dan merusak upaya membangun penguatan masyarakat sipil.