Alhamdulillah sudah kita masukan disini. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, ini yang harus di gali dalam revisi ini sebagai tambahannya, ini belum ada.

Dalam pelaksanaan tujuan tersebut, pasal 121A menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dilakukan melalui dua mekanisme, pencegahan dan pengawasan, serta penindakan.

Silaturahmi tidak berarti keluar koalisi. Kita memandang pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Mbak Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebagai silaturahmi yang lumrah. Kita menghargai langkah politik AHY yang menjalin pertemuan dengan Puan Maharani, silaturahmi antar anak bangsa juga dikembangkan di PKS, jadi gak ada masalah.

Tentu kita mengapresiasi putusan MK bahwa itu tetap konsisten mengawal sebuah proses demokrasi dengan tetap menggunakan atau memutuskan bahwa pemilu proporsional terbuka. Ini sebuah kemenangan demokrasi.

Tentu saja, semua pihak, sumber daya dan sumber pendanaan harus serius dikerahkan untuk dapat mencapai target penurunan stunting yang signifikan di Indonesia, ini menjadi fokus Bersama seluruh Bangsa Indonesia.

Topik pembahasan ini akan kita dalami dalam bentuk Panja supaya permasalahan yang ada di Sumatera Utara ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM itu secara sangat signifikan.

Pemerintah pusat perlu meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang produktif, tepat sasaran dan mengingatkan para pemangku pelaksana.

Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pemberangkatan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu. Tapi tahun ini agak spesial, kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan sampai tentu saja pelayanan kesehatan.

Komisi I juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dukungan anggaran dan peralatan yang dibutuhkan guna melaksanakan operasi pengamanan.

Anggota Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah meminta agar pembahasan RUU KIA tidak berat sebelah.