Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Kita juga sudah melihat kiprah Mas Sandi selama ini mempunyai rekam jejak yang bagus selain itu ia juga punya etos kerja yang bagus dekat juga dengan masyarakat.

Yang harus dilakukan pemerintah ya itu tadi memberi kepastian, jaminan kepastian, keseriusan.

Melawan sistem proporsional terbuka adalah melawan kehendak rakyat, itu terbukti dari semua survei menyatakan jika rakyat ingin menghendaki sistem terbuka.

Mengadili, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Jhonni Allen Marbun.

Terjadi diskriminasi perlakuan antar komoditas mineral dalam penerapan UU Pertambangan Minerba. Komoditas yang satu diberi relaksasi, sedang yang lain tidak. Penyebabnya, karena sejak awal UU ini tidak dikawal dengan baik implementasinya oleh pemerintah.

Dan berbagai permasalahan di bidang pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan sistem kemasyarakatan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Contohnya di bidang perumahan hampir 64 persen fisiknya sedangkan serapan anggarannya 45 persen ini mesti dijelaskan apakah ada keterlambatan pembayaran atau bagaimana ini mestinya ditanggulanginya.

Ajukan Rp95,33 Triliun, Anggaran Kemdikbudristek Disetujui Rp81,79 Triliun

Bambang Kristiono menyampaikan perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.