Partai Golkar tidak mau ambil pusing soal dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY) sebagai calon wakil presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Partai Demokrat menggulirkan dukungan terhadap pasangan Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY) sebagai calon wakil presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal itu terkait aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) untuk bersedia mengundurkan diri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Sebab, PKS disebut telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari 20 persen dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk transparan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Hal itu agar publik mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi.

"2019 Ganti Presiden" menjadi jualan partai oposisi dalam menghadapi kontestasi Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres 2019 mendatang. Masihkah laku jualan "2019 Ganti Presiden" menjelang Pilpres 2019?

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai layak disebut sebagai rezim pinokio. Sebab, pemerintahan Jokowi telah beberapa kali membohongi rakyat terkait kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite dinilai sebagai bukti bahwa rezim pemerintahan Presiden Jokowi gemar melakukan kebohongan kepada rakyat.