Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pentingnya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU Bumdes), agar ketika sudah diputuskan, tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang ada di UU lainnya.

Menciptakan literasi digital masyarakat, utamanya generasi muda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penurunan angka kepatuhan anggota DPR RI melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kalangan dewan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah meningkatkan jumlah vaksinasi untuk menghadapi kemungkinan Covid-19 menjadi endemi. 

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menegaskan pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana pengunduran Pemilu 2024 menjadi 2027.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memulai ikhtiarnya dengan menjaring dukungan dari berbagai elemen umat Islam. Termasuk dengan berkolaborasi bersama Persatuan Alumni (PA) 212.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.