RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait molornya Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinilai cara yang tepat untuk menuntaskan persoalan ratusan ribu honorer Indonesia yang masih belum jelas nasibnya hingga kini.

Insiden tersebut setidaknya menewaskan delapan tentara, dan melukai 20 warga sipil.

Para tentara dan pejuang menyerang warga sipil. Tak sedikit yang diperkosa, dibakar hidup-hidup, ditarik menggunakan kendaraan lapis baja, dan digantung di pohon.

Pengabdian guru honorer yang selama ini dibayar murah oleh pemerintah, kini dicekal kesempatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dengan alasan usia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran (SE) terkait pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.‎

Hasil identifikasi Moskow terhadap tersangka menemukan bahwa keduanya merupakan warga sipil, bukan dari kalangan militer maupun penjahat.

Pengajuan klaim kejahatan perang dilakukan di kota Tepi Barat Khan al-Ahmar, karena pemindahan paksa, pembersihan etnis dan perusakan properti sipil.

Serangan-serangan tersebut menargetkan pemukiman sipil dan mengancam nyawa warga setempat. Satu warga tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang masih aktif telah diblokir atau tidak bisa naik pangkat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, baru sekitar 317 yang dipecat. Sisanya, sebanyak 2.357 PNS masih aktif bekerja.