KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menerima Rp2,25 miliar terkait kasus pemerasan dalam penambahan anggaran pada Dinas PUPR PKPP Riau Tahun 2025.

KPK didesak mengusut dugaan kejanggalan dalam pembukaan blokir saham milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Bank BJBR yang bernilai triliunan rupiah.

Sidang lanjutan kasus sengketa tambang nikel di Halmahera Timur (Haltim) kembali dilanjutkan. Hasilnya?

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen menuntaskan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Abdul Wahid dan dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, pada Rabu, 5 November

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau bernama Dani M. Nursalam.

Mahkamah berpendapat bahwa teradu tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapa pun.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh masing-masing parpol.

KPK menyatakan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dkk terkait kasus pemerasan pada Dinas PUPR Provinsi Riau