Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12)

RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 193 pasal. Sementara terdapat 8 fraksi yang menerima hasil pembahasan RUU dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II Paripurna DPR, dan 1 fraksi menolak RUU.

Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Sebelum memangku jabatan anggota DPR saudara-saudari wajib bersumpah menurut agama Islam, apakah saudara-saudari bersedia disumpah menurut agama Islam.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) bakal disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/12).

Tahun depan (kepastian jadwal pemilu 2024), supaya lebih matang. Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dengan Mendagri dengan seluruh penyelenggara Pemilu nanti masa sidang setelah reses.

Tanggapan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Keuangan karena Rapat Dengan Presiden atau Rapat dengan Badan Anggaran DPR, hanya mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

Perlu dilakukan rapat internal di  Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoaks.

Kami meminta masukan dari masing-masing Komite sesuai ruang lingkup tugasnya, khususnya rencana RUU yang akan disusun pada tahun 2022 agar tujuan Prolegnas yang terencana, terpadu dan sistematis dapat tercapai.

Bamsoet menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.