Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah/penguasa untuk terbuka dengan kritikan dan saran.

Dia menduga, Mahfud dalam kicauannya sering menyampaikan hal-hal yang tidak substansi, sehingga mengundang kontroversi. Apa yang disampaikan Mahfud akhir-akhir ini cendrung menunjukkan kontek-konten yang mirip dengan kalangan buzzer dan influencer Istana.

Seyogyanya, saudara Wamen itu focus terhadap penanganan COVID-19 karena hal tersebut lebih sesuai tupoksi Saudara selaku pembantu Presiden.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan bahwa pendekatan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Bagi politisi Partai Demokrat, Anwar Hafidz, pernyataan Risma provokatif, rasis dan diskriminatif terhadap rakyat Papua. Risma menempatkan Papua seakan-akan sebagai tempat pembuangan manusia dan itu dinilai sangat merendahkan martabat rakyat Papua.

Syarief menyarankan Kubu Moeldoko untuk instrospeksi diri dan mulai mencoba menghargai hukum dan etika politik.

Usulan Fraksi Partai Demokrat soal halaman gedung DPR RI dijadikan Rumah Sakit (RS) Darurat untuk pasien Covid-19 terus memunculkan komentar beragam dari berbagai kalangan.

Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait penanganan Covid-19 menuai kritik berlebihan dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk ikut menutup pintu masuk perjalanan internasional dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.