Membuat PPHN menurut pandangan Partai Demokrat cukup melalui undang-undang atau maksimal maksimal bisa melalui TAP MPR.

Pengamat politik menilah, Demokratlah yang besarkan SBY, bukan sebaliknya. Mengapa?

Itulah yang jadi pertanyaannya (alasan pembubaran). Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya.

Kalau pada sektor-sektor lainnya ini banyak hambatan juga menurut saya menjadi persoalan tersendiri di dalam persoalan investasi. Oleh karenanya, Kementerian Investasi harus ada rekomendasi mengikat.

Sudut pandang yang diambil AHY terbilang menarik. Sebab, AHY dengan berani menyoroti beberapa isu krusial seperti pademi, kualitas demokrasi yang menurun, efek disrupsi hingga buzzer.

Anwar Hafid mengakui, UUD 1945 memang belum sempurna. Namun demikian, jika penting dilakukan amandemen, perlu persiapan yang matang untuk melakukan amandemen UUD 45 secara menyeluruh.

Saya menangkap semangat dan energi positif beliau (Anwar Hafid) untuk membangun dan mengembangkan DPD Demokrat Sulteng ke depan.