Program konversi LPG ke kompor listrik sebenarnya bisa berjalan efektif namun kalah dengan opini masyarakat yang kala itu khawatir akan tagihan listrik

Pada dasarnya saya setuju dengan rencana Pemerintah mensyaratkan penggunaan KTP dalam pembelian gas melon 3 kilogram. Saya rasa masyarakat juga tidak keberatan dengan penggunaan syarat tersebut. Tapi prosesnya jangan jadi berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat.

Mekanisme pembelian yang baru terkait pembelian LPG 3 kg, pemerintah juga mengeluarkan putusan baru agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran

Pertamina harus membuat perhitungan yang cermat agar kebutuhan BBM dan gas masyarakat selama libur Nataru terpenuhi. Apalagi sebelumnya Pemerintah menyetujui penambahan kuota BBM jenis solar sebesar 1,2 kilo liter dan LPG 3kg sebesar 190.000 Metrik Ton (MT).

Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut. Prioritas ini perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Nyatanya program jargas mandeg. Impor LPG tetap tinggi. Jangan-jangan ini permainan mafia impor.

Soal LPG 3 Kg, Syarief Hasan : Permudah Akses, Jangan Mempersulit

YLKI Minta Pemerintah Ubah Distribusi Gas LPG Subsidi

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.