Politisi PKB ini mengatakan, meski hingga saat ini Pansus Bank Jatim belum terbentuk, namun proses itu masih terus berjalan.

Anggota Komisi C ini heran dengan proses yang terjadi dalam RUPS. Ia menilai tidak layak anggota Tim Pansel turut mendaftar menjadi komisaris, dan bahkan sampai terpilih.

Anggota DPRD Jatim Multazamudz Dzikri mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mulai menyusun langkah-langkah strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi mendorong kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota DPRD Jatim dari Komisi C yang membidangi keuangan, Multazamudz Dzikri menilai bahwa diamnya Pemprov menunjukkan ketidaktegasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah.

Kami berharap ini bisa dikoordinasikan sampai ke bawah, sehingga ke depan ini tidak menjadi satu momok yang mengerikan bagi UMKM kita.

Aanggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menilai semestinya sebelum melaksanakan persiapan menuju RUPS, pemprov bersama Bank Jatim harusnya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan kredit fiktif di Bank Jatim, sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik pada Bank Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri menyoroti bungkamnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta yang mencapai angka fantastis Rp569,4 miliar