Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin resmi melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal.

Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Rusia terhadap Indonesia untuk masuk sebagai anggota tetap BRICS. Kita mengetahui Rusia adalah negara utama BRICS yang cukup berpengaruh dalam dinamika geopolitik saat ini.

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

Dengan ketetapan nol persen, setiap partai akan semakin memberikan perhatian pada proses kaderisasi. Karena sudah menjadi kewajibannya partai politik untuk menyiapkan kader terbaiknya sebagai bakal calon pemimpin nasional.

Ketua MPR Ahmad Muzani Ungkap Hasil Pertemuan dengan Sultan HB X

Untuk mencapai target pertumbuhan yang kuat, Indonesia membutuhkan syarat SDM yang memiliki keahlian yang spesifik dan berjiwa entrepreneur. Kementerian Ristek Dikti menjadi ujung tombak andalan pemerintah dalam agenda Indonesia Emas 2045.

Kesamaan komitmen dan visi politik antara  presiden dan para kepala daerah adalah prasyarat terselenggaranya semua kegiatan dan program pemerintah secara maksimal. Karena Kepala daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah dalam melayani masyarakat.

Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025.