Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan bakal menjerat Lippo Group sebagai korporasi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

KPK memastikan tidak begitu saja menelan mentah-mentah kesaksian CEO Lippo Group James Riady terkait pemeriksaan dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta mengajukan surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) ke penyidik KPK.

Pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi Lippo Group oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendalami sumber dana suap perizinan Meikarta.

KPK masih terus mendalami kasus suap perizinan Meikarta milik Lippo Group. Khususnya dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam proyek senilai Rp278 triliun itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus menelusuri sumber uang suap perizinan Meikarta yang diduga berasal dari Lippo Group selaku korporasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menjerat korporasi yang diduga terlibat dalam kasus suap perizinan Meikarta milik Lippo Group tersebut.

KPK membidik dua kasus dugaan suap Lippo Group sekaligus, yakni kasus suap perizinan Meikarta dan kasus suap pengurusan kasus Lippo Group di pengadilan.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin bakal mengungkap dugaan keterlibatan Lippo Group selaku korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

KPK mengaku telah mengantongi bukti komunikasi sejumlah pihak yang diduga bos Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.