kata Hidayat pimpinan Muhammadiyah yang juga berjasa terhadap NKRI adalah Panglima Besar Soedirman

Bukunya bertajuk Keadilan dalam Capaian Kesejahteraaan Sosial setebal 317 halaman yang resmi terbit pada Juli 2019, menjadi karyanya ke-31 sejak pertama kali menulis buku pada 2003 silam.

Hanya dengan menulis buku misalnya, dosen dapat membawa pulang Rp22-25 juta

Terasa semakin meriah setelah kedatangan Susi Pudjiastuti ke dalam ruangan.

PP Muhammadiyah menginginkan mekanisme Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap digelar secara langsung oleh rakyat.

Hal tersebut lantaran mekanisme Pilpres secara langsung merupakan buah dari semangat perjuangan reformasi yang merupakan kelanjutan sekaligus koreksi dari periode orde baru dan orde lama yang memiliki semangat nilai - nilai demokrasi dan penegakkan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana cita-cita nasional.

Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak diduduki oleh para politisi atau orang yang masih aktif di partai politik.

"Kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Adanya tuduhan kepada tiga ormas Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia, NU dan Muhammadiyah yang menerima suap agar tidak berkomentar soal Uighur

Kami mendoakan agar Bung Adian segera sembuh, pasca stabilisasi kondisi yang dilakukan oleh tim dokter RS Muhammadiyah dan RSUD Doris Sylvanus.