Di era demokrasi, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi. Negara tak melarang warga untuk melakukan aksi unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi melalui saluran lain, asalkan sesuai dengan prosedur dan nilai kebangsaan.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai pemberian layanan visa berupa call visa untuk Israel tak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.

Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan, Jerman seharusnya bisa menghormati dan memiliki etika dalam berdiplomasi.

Bagi anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, rencana pengaktifan polisi siber tersebut patut diapresiasi. Asal, tujuannya untuk mengurangi maraknya peredaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti rencana pengaktifan polisi siber yang diusulkan oleh MenkoPolhukam Mahfud MD. 

Juga tanggung jawab fungsi pengawasan

masyarakat berhak memperoleh informasi dari pemerintah dan pemerintah daerah

Kasus jual-beli senjata api dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi Bripka CS yang menewaskan seorang anggota TNI dan 2 warga sipil di kafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat dikecam Komisi I DPR RI.