Kepala Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda pada Senin meminta hakim di satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia mengesahkan penyelidikan atas tuduhan bahwa polisi Filipina secara tidak sah membunuh sebanyak puluhan ribu warga sipil antara 2016 dan 2019.

Duterte dengan tegas menolak bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan perang narkoba di negaranya, yang akan dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Filipina meninggalkan ICC pada 2019 setelah pengadilan meluncurkan pemeriksaan pendahuluan terhadap pemberantasan narkoba Presiden Rodrigo Duterte, tetapi Bensouda mengatakan masih dapat menyelidiki kejahatan yang dilakukan saat Manila menjadi anggota.

Ribuan orang telah dihukum karena melanggar aturan COVID-19 sejak akhir Maret, ketika pembatasan diperketat di ibu kota dan provinsi sekitarnya setelah lonjakan kasus.

Kelompok hak asasi manusia menuduh Presiden Rodrigo Duterte mendorong tindakan keras terhadap para aktivis untuk membungkam perbedaan pendapat dan menargetkan para pengkritiknya, dengan kedok operasi kontra-pemberontakan yang intensif terhadap pemberontak Maois.

Dubes Filipina untuk Brasil, Marichu Mauro ditarik pulang ke Manila pada akhir tahun lalu setelah saluran GloboNews Brasil menyiarkan rekaman kamera keamanan yang direkam selama delapan bulan yang menunjukkan dia berulang kali menyerang anggota staf rumahnya.

Duterte menegaskan tidak akan menjadi orang pertama yang divaksinasi, dan memilih untuk menunggu vaksin merek China selain Sinovac.

Vaksinasi awalnya untuk petugas kesehatan dan pejabat tinggi yang dipimpin oleh sekretaris kesehatan dijadwalkan dimulai di enam rumah sakit metropolitan Manila pada Senin.

Ini mencakup pembentukan dana ganti rugi 500 juta peso (US $ 10,26 juta) untuk menutupi kompensasi atas potensi efek samping yang serius yang berasal dari penggunaan darurat dosis.

Berita bulan lalu tentang unit pengawal Duterte yang mengambil vaksin, yang dikatakan tanpa sepengetahuan presiden, memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.