Nur Kholis hanya menyebut jika pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak BPK terkait hal dugaan penyelewengan anggaran fiktif di instansinya itu.
Negara diminta tidak membebani masyarakat, meski sedang mengalami defisit anggaran.
Sementara tak terpakainya anggaran sekitar Rp 80 miliar, kata Agus, lantaran phaknya melakukan efisiensi.
Untuk menutupi kerugian negara tersebut, bila perlu, aset yang bersangkutan ikut dihitung untuk dijual dan hasilnya dapat dimasukkan ke kas daerah sebagai pengganti.
Sejumlah kepala daerah dinilai telah melakukan dugaan pelanggaran pidana atas pengangkatan tenaga honorer (K2) sebagai PNS.
Tahun ini, dialokasikan anggaran Rp 15,6 miliar untuk membantu sekitar 1.200 WP dengan besaran bantuan antara Rp 10-13 juta perorang.
Selain penghematan anggaran, ada beberapa penyebab lain dari berkurangnya jumlah realisasi bantuan tersebut dibanding tahun sebelumnya.
Penyebab utama terjadinya pelanggaran bukan pada pasangan calon, melainkan dari tim pemenangan dan relawan.
PSSI akan menggelontorkan total anggaran untuk match fee selama penyisihan grup antara Rp 6 miliar hingga 6,75 miliar.
"Kita hanya tanya pelanggaran etik saja, dia (Patrialis) mengakui melakukan pelanggaran etik saja. Iya (Patrialis) mengakui.