Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak bakal tumpang tindih dengan aturan lain.

Saya rasa ini bukan terkait politis tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada JP (Johnny Plate) telah ditetapkan.

Kami meminta pihak kejaksaan tetap bekerja secara objektif agar segala persoalan dalam kasus itu terkuak dengan jelas.

Harus ada langkah-langkah mitigasi untuk mencegah munculnya aksi kejahatan terhadap nasabah dengan penyalahgunaan data pascaserangan ransomware. Kementerian BUMN harus ikut bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan instansi terkait keamanan siber.

DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kami bahas sesuai mekanisme. Jadi, ya, mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal aksi kekerasan yang dilakukan KKB, dalam pidatonya saat pembukaan Masa Sidang V, dia meminta pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasinya.

Saya rasa, ada arah. Kita mengharapkan ada arah menjadi sebuah kekuatan resmi.

Jadi tentu kita kembalikan semua kepada Pak Dedi sendiri, nanti mau majunya apakah dari Partai Golkar atau partai yang lain.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan arus mudik dan balik selama musim Lebaran 2023 yang berjalan lancar. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022 – 2023.

Ya kalau soal posisi menteri kita selalu menghargai namanya hak prerogatif presiden bahwa urusan menteri itu urusan prerogatifnya presiden nah tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada presiden terkait dengan posisi menteri-menteri.