Buah pikir dari akademisi dinilai sangat dibutuhkan, yakni salah satunya untuk menjawab berbagai pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait perlu atau tidaknya PPHN muncul.

Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja.

Bamsoet menuturkan, berdasarkan aduan masyarakat adat Danau Toba, dampak negatif atas kehadiran PT TPL bagi masyarakat Danau Toba bersifat multiplier effect.

Kami tentu sepemahaman dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak perlu adanya perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia.

Polteknaker ini disiapkan agar begitu mahasiswanya lulus bisa langsung bekerja. Kita terus perbanyak ketersediaan SDM sektor ketenagakerjaan yang berkualitas di Indonesia.

Program kerakyatan sangat baik seperti bansos tunai yang ngotot dia hentikan, akhirnya diperpanjang oleh Kemenko PMK, sekalipun tanpa pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI.

Bamsoet menambahkan, survei LSI tahun 2018 mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, masyarakat yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Hidayat meminta Presiden tidak hanya menyinggung masalah sengkarut data, namun juga harus serius mengawal jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kemnaker berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini.

Kita minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana penutupan Giant ini.