Jadi sebetulnya sekali lagi, ini adalah penyesuaian sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Perpu dan sekarang sudah jadi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023.

Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya rasa ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu.

Kemarin malam karena kita kemarin jadwalnya padat juga komisi II ya. Kita membahas PKPU tentang jadwal pencalonan ya, kampanye sama pencoblosan dan perhitungan suara.

Kalau PLN menurut saya ini bukan soal prioritas listrik desa, ini soal keharusan. Nah, jadi agak beda nih ini soal keharusan.

Pertanyaan saya, ini gimana peran ID Food sebagai BUMN ini (terhadap perwujudan ketahanan pangan Indonesia) walaupun tentu garda terdepannya di Kementerian Perdagangan?

Hak cuti di RUU KIA ini juga harus sama dengan UU lain contohnya Ketenagakerjaan agar nantinya tidak terjadi ketimpangan dan kebingungan masyarakat.

Banyak gejolak di Intan Jaya, Anggota DPR Provinsi Papua asal Intan Jaya Thomas Sondegau minta Mendsagri evaluasi PJ Bupati

Insya Allah Rabu sore jam 15.30 WIB akan diselenggarakan rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah di DPR untuk membahas RPKPU pendaftaran peserta Pilpres.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan wacana dimajukannya jadwal penetapan daftar capres dan cawapres pada dasarnya masih masuk akal.

PMN tahun 2024 yang diusulkan IFG sebesar Rp3,5 triliun diharapkan dapat benar-benar menuntaskan permasalahan BUMN Asuransi Jiwasraya.