Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya.

(Pemerintah) belum maksimal menangani anti doping ini. Kita bisa lihat secara kronologis. Misalnya kelembagaan. Kepengurusannya LADI sudah terjadi 3 tahun. Itu yang menjadi catatan kita. Indonesia belum menjadikan isu anti doping ini sebagai konsen.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, hingga saat ini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.

Menyusul tak berkibarnya bendera Merah Putih saat penyerahan Piala Thomas di Denmark, Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal meminta Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dievaluasi kinerjanya.

Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR, proyek ekonomi? 

Pemerintah dan BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik.

Tidak semua BUMN bermasalah dari sisi kinerja operasional maupun kinerja keuangan. Ada banyak juga BUMN dalam kondisi sangat sehat dan terus memberi kontribusi positif bagi pendapatan negara baik dalam bentuk pembayaran dividen maupun pajak kepada negara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh melayangkan protes keras atas keputusan pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi arahan kepada jajaran Kapolda dan Kapolres untuk tegas terhadap anggota yang melanggar aturan.