Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih efektif dan transparan.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menilai pendekatan keamanan oleh pemerintah pusat untuk menangani konflik di Papua perlu melibatkan pertimbangan dari Pemda dan elemen masyarakat.

Yang pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah melihat izin tersebut. Apakah izinnya sudah sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, melihat apakah masih berlaku izin itu.

Tentu kami menganggap strategi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia tidak mudah, apalagi BPH selaku badan yang baru berdiri butuh penyesuaian dan kita mengetahui bahwa infrastruktur mereka pun masih mengandalkan bagian Ditjen PHU Kemenag.

Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti belum optimalnya sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diterapkan pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kenaikan harga beras di pasaran.

Komisi IV DPR mendesak pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara masif di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban, terutama di titik-titik rawan di kota besar guna memastikan kesehatan hewan kurban.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mendesak pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusut tuntas kasus kaburnya 19 narapidana dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.