Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menjelaskan, program yang ada saat ini lebih mengedepankan kepentingan bisnis semata dan tidak berpihak kepada pelaku wisata di tingkat bawah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai isi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.19/2021 tentang Perubahan atas Permen  ESDM  No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, berpotensi melanggar UU Migas.

Refocusing APBN 2021 Kemendikbudristek yang sedang dilakukan tidak boleh mengabaikan mandat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Fatwa MA tidak menjadi rujukan utama untuk menentukan status kejelasan hukum dari dua orang yang tidak memenuhi kriteria ini. 

Kalangan dewan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera merealisasikan program-program afirmatif yang berpihak pada kesejahteraan nelayan di berbagai daerah di Indonesia. 

Kalangan dewan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencopot oknum sekolah kedinasan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kalangan dewan mengimbau Pemerintah Indonesia agar tidak terburu-buru dan gegabah untuk mengakui pergantian kekuasaan yang sekarang terjadi di Afghanistan, usai Taliban menguasai ibu kotanya, Kabul. 

Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan lanjutan tingkat pertama Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau yang sering disebut PMSE.