Menurut Juru Bicara Partai NasDem, Willy Aditya, terlalu prematur kalau pertemuan tersebut diarahkan ke acak ulang alias reshuffle kabinet.

Wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan PPHN bukan persoalan yang mendesak. Menurut anggota DPR RI Guspardi Gaus, amandemen UUD 1945 sebaiknya ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini.

Kemendikbud Ristek diharapkan mampu mempertahankan status penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja keuangannya yang meraih opini WTP. Kemendikbud meraih WTP tujuh kali berturut-turut.

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menilai anggaran Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2,1 triliun merupakan sebuah bentuk ketidakadilan. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sudah maksimal.

KPK menyampaikan prestasi terkait keberhasilan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 22 triliun. Nilai itu berasal dari upaya penyelamatan kerugian negara selama satu semester atau 6 bulan pada 2021.

laporan dari We Are Social pada 2021 yang mencatat rata-rata adopsi e-commerce secara global adalah 78,6 persen

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengecam sikap Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan yang lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Meutya Hafid mengatakan pemanfaatan internet sangat membantu para entrepreneuer muda.

Anwar Hafid mengakui, UUD 1945 memang belum sempurna. Namun demikian, jika penting dilakukan amandemen, perlu persiapan yang matang untuk melakukan amandemen UUD 45 secara menyeluruh.