Sidak tempat karaoke, H Abdul Azis bersama tujuh orang Anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo tak terpengaruh oleh kulit mulus dan tubuh seksi wanita yang menjadi pemandu lagu (purel) di tempat karaoke

Sidang Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) Nomor 17 Tahun 2014 menjadi RUU inisiatif DPR.

Sidak tempat karaoke, H Abdul Azis bersama tujuh orang Anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo tak terpengaruh oleh kulit mulus dan tubuh seksi wanita yang menjadi pemandu lagu (purel) di tempat karaoke

Sidak tempat hiburan malam, H Abdul Azis bersama tujuh orang Anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo tak terpengaruh oleh kulit mulus dan tubuh seksi wanita yang menjadi pemandu lagu (purel) di tempat karaoke

Wacana tentang poligami diatur dalam aturan yang lebih khusus sudah pernah dilakukan oleh DPR RI, namun karena yang disampaikan hanya berupa konteks dan belum diketahui kontennya maka aturan itu gagal dibuat.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

KPK sebelumnya sempat kewalahan menangani perkara suap perubahan nilai KUAPPAS pada APBD Tanggamus tahun 2016 kepada DPRD kabupaten Tangga

Baleg DPR memutuskan usulan PDI Perjuangan (PDIP) untuk revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk dalam Prolegnas 2017.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan (PDIP) berbeda pandangan soal usulan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

PDIP mengusulkan untuk merevisi terbatas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tentang komposisi pimpinan DPR.