Secara etika bisnis juga terlihat kurang elok, karena perusahaan milik Menteri dan keluarganya ikut terlibat. Pak Luhut sebagai Menko Marvest, yang sangat vokal terhadap proyek ini, diketahui terafiasi dengan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Karenanya selayaknya, Pemerintah tidak perlu ikut cawe-cawe dalam proyek ini.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Oleh karenanya partai lain pengusung capres Pak Prabowo akan hadir besok dan mudah-mudahan sesuai. Karena daftar nama sudah dikirimkan tentu mudah-mudahan besok akan utuh semua hadir, dan solid untuk bisa memenangkan Pak Prabowo.

Tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR lembaga sebagai perwakilan rakyat beroperasi dalam ranah penindakan serta pencegahan.

Jadi sebetulnya sekali lagi, ini adalah penyesuaian sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Perpu dan sekarang sudah jadi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023.

Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di Pemilu nanti. Saya rasa ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu.

Kemarin malam karena kita kemarin jadwalnya padat juga komisi II ya. Kita membahas PKPU tentang jadwal pencalonan ya, kampanye sama pencoblosan dan perhitungan suara.

Kalau PLN menurut saya ini bukan soal prioritas listrik desa, ini soal keharusan. Nah, jadi agak beda nih ini soal keharusan.

Pertanyaan saya, ini gimana peran ID Food sebagai BUMN ini (terhadap perwujudan ketahanan pangan Indonesia) walaupun tentu garda terdepannya di Kementerian Perdagangan?

Hak cuti di RUU KIA ini juga harus sama dengan UU lain contohnya Ketenagakerjaan agar nantinya tidak terjadi ketimpangan dan kebingungan masyarakat.