Semuanya juga akan mengakui bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu sudah mahal. Biaya kompetisi calon juga mahal. Menurut saya ini perlu dibahas sistem yang memungkinkan semua bisa ikut dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, tentu kita tahu DPR memiliki tiga fungsi, (yaitu) pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dalam perjalanan tiga tahun lebih pandemi Covid-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut kritik, tekanan-tekanan publik. Karena publik punya harapan yang tinggi tentang parlemennya.

Demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, itu satu hal. It`s not easy dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya karena kalau tidak, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada.

Saya yakin Tim TMC BRIN, yang sebelumnya BPPT, bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Selama ini Tim TMC BRIN diakui andal dalam merekayasa hujan buatan.

Karena pasti ada dampaknya apabila kebijakan ini diberlakukan. Seperti dampak psikososial pada anak, mengingat PJJ dapat mengisolasi anak-anak dari lingkungan sosial di sekolah yang diperlukan untuk tumbuh kembang mereka.

Pemerintah harus membuat terobosan sistem secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan dampak lain dari suatu kebijakan. Termasuk bagaimana pihak sekolah ikut berpartisipasi melakukan berbagai antisipasi. Hal ini perlu dioptimalkan untuk melindungi anak dari bahaya polusi udara.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus kreatif dalam membuat sistem produk perumahan terutama bagi generasi milenial.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nasib korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tak kunjung mendapat pekerjaan baru.

Ya soalnya bukan kemudian, fakta menunjukkan Partai Amanat Nasional datang ke kami. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan datang ke kami, termasuk yang luar biasa juga Partai Persatuan Pembangunan, dan Perindo. Lah, kurang apa kami kan?

Fraksi PKS memandang kinerja ekonomi Indonesia tahun 2022 masih kurang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, sedikit lebih tinggi dari target 5,2 persen. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target.