Pemerintah harus tegas kepada Shell, perusahaan energi Belanda, terkait nasib Blok Migas Masela di Maluku. Jangan mau dipermainkan oleh perusahaan ini, sehingga operasional blok migas ini tersandera dan molor terus.

Jadi jangan isunya diubah jadi kebocoran, akan tetapi tetap fokus ke MK yang diingatkan agar betul-betul jadi garda pelaksana konstitusi. Jangan diubah jadi seolah-olah ada permasalahan kebocoran atau tidak.

Presiden Jokowi seharusnya paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, presiden seharusnya menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.

Kita mengkhawatirkan dampak bagi lingkungan dan kedaulatan negara. Pengaruh pada ekosistem laut, apalagi pada pulau-pulau kecil akan sangat negatif, karenanya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang.

Anggota Dewan PKS harus dekat dengan masyatakat. Kalau sebelum pemilu kita mengetuk pintu warga, maka setelah menjadi anggota dewan, Anggota DPR dan DPRD dari Fraksi PKS wajib untuk selalu menyapa dan mendatangi warga.

Kemenperin harus menindaklanjuti keputusan KPPU tersebut secara pidana sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang membandel.

Keputusan tersebut sudah bagus sebagai konsekuensi atas perbuatan tidak patut yang dilakukan kedua peneliti BRIN tersebut. Meski memang untuk Thomas Djamaluddin, yang diberikan sanksi moral, tidak begitu jelas.

DPR berharap PLN tidak melupakan target yang sudah disepakati bahwa di tahun 2024 seluruh wilayah di Indonesia sudah mendapat akses listrik.

Pemerintah harus patuh pada perintah Undang-Undang bukan malah sebaliknya Undang-Undang ditafsirkan sesuai maunya Pemerintah. Ini akan jadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.

Harusnya peristiwa yang terjadi di proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi pelajaran berharga bagi manajemen PLN dalam memilih mitra kerjasama.