Isu-isu tersebut akan kami bahas sepanjang tahun 2026 agar kinerja Fraksi Partai Golkar di MPR RI dapat diukur secara nyata. Kami siap untuk terus berkarya.

Dalam menyelesaikan persoalan persampahan di masyarakat, kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari mahasiswa, akademisi, DPR RI, hingga kementerian terkait.

Ini bukan sekadar bagaimana kita melayani masyarakat kita, tapi merupakan etalase negara yang mencerminkan harga diri Indonesia.

Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, reforma agraria kita akan mengalami perambatan yang luar biasa.

Saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR.

Komisi III DPR mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI mendukung dengan maksimal terkait rencana kenaikan gaji hakim ad hoc.

Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas.

Pilkadanya kan nggak masuk Prolegnas dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlunya audit dan pemetaan tata ruang pariwisata secara nasional.